TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan anggota dan simpatisan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2015). <br /> <br />Mereka mendesak KPU pusat mengadakan pilkada ulang di Kabupaten Pangandaran. <br /> <br />Pasalnya mereka menganggap pilkada yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pangandaran, cacat hukum. <br /> <br />Mereka menilai KPUD Kabupaten Pangandaran tidak pernah menggelar pilkada di Kabupaten Pangandaran. <br /> <br />Oleh sebab itu mereka menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang No. 8 tahun 2015. <br /> <br />"Kita minta kepada KPU untuk segera membatalkan pilkada yang telah diselenggarakan KPUD Kabupaten Pangandaran, karena cacat hukum," teriak sang orator di atas mobil komando dalam unjuk rasa tersebut. <br /> <br />Dalam unjuk rasa tersebut massa meneriakan yel-yel dan membentangkan spanduk yang menunjukan pesan tentang pembatalan pilkada Kabupaten Pangandaran. <br /> <br />Sebagaimana diketahui Pilkada Kabupaten Pangandaran diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon), yaitu H. Jeje Wiradinata-H. Adang Hadari, H. Ino Darsono-Erwin M Thamrin, dan Azizah Talita Dewi-Sulaksana. <br /> <br />Dalam pilkada tersebut paslon nomor urut tiga, H. Jeje Wiradinata-H. Adang Hadari, berhasil unggul dari kedua lawannya itu, dengan perolehan suara sebanyak 140.337 atau 56 %. (*)
