TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 1.042 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI menjalani tes urin dadakan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2016). <br /> <br />Tes urin digelar untuk mengetahui apakah ribuan pejabat yang baru dilantik terindikasi narkotika dan obat-obatan (Narkoba) atau tidak. <br /> <br />Para pejabat mengaku senang dan menganjurkan kegiatan tersebut diadakan tiap 6 bulan sekali, satu di antaranya Lurah Lebak Bulus, Abdul Munir. <br /> <br />"Karena memang ngga tau di sana, cuma kaget aja, maksudnya apa gitu, saya dukung semua," ucapnya, ketika dikonfirmasi tentang tes urin tersebut. <br /> <br />"Jangan, sebulan terlalu jenuh, periodik aja enam bulan sekali," jawabnya ketika dikonfirmasi menganai saran waktu tes urin. <br /> <br />Kepala Bidang Pencegahan BNNP DKI Jakarta Sapari Partodiharjo menjelaskan, bahwa tes urine tidak diinformasikan terlebih dahulu kepada para pejabat maupun petugas BNN. <br /> <br />"Ini sifatnya dadakan. Petugas saya juga tidak dikasih tahu, baru jam sebelas malam saya beritahu," ujar Sapari di Balai Kota, Jakarta pusat, Jumat (8/1/2016). <br /> <br />BNNP DKI Jakarta menurunkan 40 petugas, terbagi dari tim medis, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penindakan hukum. <br /> <br />Program ini dalam menindaklanjuti pertemuan Kepala BNN Budi Waseso dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 14 Desember 2015 lalu. <br /> <br />Keduanya sepakat untuk bekerjasama dalam menanggulangi Narkoba. <br /> <br />Tes urine dadakan telah dilakukan BNNP DKI Jakarta sejak 2015. <br /> <br />Sepanjang 2015 dan awal 2016, ujar Sapari, tes urine telah dilakukan di Dinas PU, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata. <br /> <br />"Tes urine di Dinas PU dari 553 orang ada 19 terindikasi positif. Satpol PP itu perintah Pak Ahok. 293 orang ada 2 terindikasi positif. Dishub, Dinsos, Pariwisata, serta Monas pada 2 Januari hampir 1000 orang yang ikut, terindikasi 13 orang," pungkasnya.