<p>Memilih pemimpin merupakan hak konstitusional warga yang tentu saja dijamin oleh konstitusi.Lalu bagaimana negara termasuk penyelenggara pemilihan kepala daerah memastikan hak politik warga Jakarta bisa dilaksanakan sesuai kehendak bebasnya, tanpa paksaan dan tanpa intimidasi? Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono bersama Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Rikwanto dan Komisioner Kpu DKI Jakarta Betty Epsilon akan membahas lebih lanjut dalam dialog berikut ini.</p> <br />
