<p>Penetapan status tersangka kepada Ketua DPR, Setya Novanto, dalam kasus korupsi KTP elektronik oleh KPK diapresiasi oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Meski mengapresiasi, para peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga mempertanyakan kebijakan penyidik KPK yang tidak menahan Setya Novanto. Padahal, sebagai pejabat publik, Setya Novanto berpotensi menghilangkan barang bukti.<br /> <br /><br /> <br /> </p> <br />
