<p>Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, perppu memiliki kewenangan untuk dibawa dalam proses hukum. Jika ormas HTI merasa keberatan dan tidak setuju atas pencabutan badan hukum dari Kemenkumham, pemerintah mempersilakan HTI mengambil upaya hukum sesuai perundang-undangan.</p> <br />
