<p>Bank Indonesia sedang mengkaji peraturan terkait biaya isi ulang uang elektronik. BI memiliki pertimbangan, penyedia fasilitas uang elektronik membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional dan mengadakan infrastruktur uang elektronik.</p> <br /> <br /><p>Tapi, adilkah penambahan biaya ini bagi seluruh kalangan masyarakat?. Atau, BI hanya boleh menetapkan biaya tambahan untuk biaya isi ulang pada kelipatan tertentu saja?.<br /> <br /><br /> <br />Berikut dialog Sapa Indonesia Pagi terkait polemik isi ulang uang elektronik.</p> <br />
