<p>Kepala daerah memiliki kekuasaan yang besar dalam pengelolaan anggaran APBD. Hal ini menyebabkan kepala daerah banyak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi.</p> <br /> <br /><p>Mengapa kasus korupsi dana APBD masih terus terjadi? Bagaimana pengawasan yang efektif agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi?<br /> <br />Untuk membahasnya bersama Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam.</p> <br />
