<p>Pro kontra terkait penundaan penetapan status tersangka, bagi calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi terus berlanjut. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengajukan beberapa usulan untuk mengatasi polemik ini.<br /> <br /><br /> <br />Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, selain usulan KPK dengan menerbitkan Perppu, ada beberapa usulan lain, di antaranya dengan merevisi undang-undang Pilkada, yang melarang calon kepala daerah mengundurkan diri atau partai mengganti calon yang diusung. Selain itu KPU juga dapat mengubah peraturan KPU terkait pencalonan.</p> <br />
