<p>Dua menterinya disebut di persidangan kasus korupsi KTP elektronik, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Pada intinya, presiden minta hukum ditegakkan.</p> <br /> <br /><p>Presiden menyatakan, Indonesia adalah negara hukum. Jika ada fakta hukum, semua pihak harus berani bertanggung jawab.</p> <br /> <br /><p>Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto menyebut dua nama baru yang dituding menerima uang dari proyek e-KTP.</p> <br /> <br /><p>Dua nama itu adalah MenkoPMK Puan Maharani dan Sekkab Pramono Anung. Keduanya merupakan politisi PDIP, partai yang mengusung Jokowi dalam pemilu 2014 lalu dan pemilu 2019 yang akan datang.</p> <br />
