<p>Pemerintah terus berusaha untuk menghentikan upaya-upaya mendelegitimasi proses dan hasil pemilu 2019.</p> <br /> <br /><p>Selain meminta aparat penegak hukum tak ragu untuk menindak, kini dibentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan dan pemikiran tokoh publik yang dinilai melanggar hukum.</p> <br /> <br /><p>Apa urgensinya? Tepatkah langkah ini di mata hukum dan demokrasi? Simak dialognya dengan pakar Hukum Tata Negara Profesor Juanda.</p> <br /> <br /><p>#TimHukum #Pemilu2019 #TimPengkajiUcapan</p> <br />
