<p>Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada selasa besok (24/9) menurut rencana mengesahkan rancangan kitab undang-undang hukum pidana.<br /> <br /><br /> <br />Tapi, Presiden Joko Widodo minta DPR menundanya untuk kembali mengkaji pasal-pasal yang kontroversial.<br /> <br /><br /> <br />Meski belum solid suara fraksi-fraksi di DPR, ketua DPR, Bambang Soesatyo dan ketua umum Partai Golkar sudah menyatakan akan menunda pengesahan.</p> <br /> <br /><p>Hari ini, mahasiswa sejumlah daerah kembali melakukan demonstrasi menolak rancangan KUHP dan Undang-Undang baru tentang KPK.</p> <br /> <br /><p>#DPR #RKUHP #KUHP</p> <br />
