Kasus gagal bayar asuransi jiwasraya, melebar ke dugaan korupsi. Kejaksaan agung pun mendalami dugaan ini. <br /> <br />Dewan Perwakilan Rakyat juga berencana membentuk pansus kasus jiwasraya, yang akan dibahas dalam rapat gabungan antara komisi enam dan sebelas DPR RI, di masa sidang mendatang. <br /> <br />Kasus gagal bayar klaim polis Asuransi Jiwasraya, seakan membuka borok perusahaan asuransi pelat merah ini. <br /> <br />Meski belum ada tersangka yang ditetapkan, kejaksaan agung telah mengeluarkan perintah cegah dan tangkal untuk sepuluh orang terkait kasus ini. <br /> <br />DPR pun tak tinggal diam. Usulan untuk membentuk panitia khusus, mengemuka. <br />Besar kemungkinan, anggota panitia khusus DPR berasal dari komisi enam yang bermitra dengan BUMN, dan komisi sebelas, yang membidangi masalah keuangan. <br />Fokus utama pembentukan panitia khusus DPR adalah melacak, ke mana uang para nasabah asuransi jiwasraya mengalir, selain mengupas permasalahan kesehatan keuangan perusahaan asuransi milik pemerintah ini. <br />Nama mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo, masuk ke dalam 10 daftar nama orang yang dicekal ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. <br /> <br />Jaksa agung menyebut sepuluh nama ini berpotensi untuk menjadi tersangka. <br /> <br />Hingga Agustus 2019 lalu, kejaksaan menaksir angka kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi ini mencapai 13,7 triliun rupiah. <br /> <br /> <br />
