JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana penambahan pengeras suara atau toa yang akan digunakan Pemprov DKI sebagai sistem peringatan dini banjir di Jakarta, menuai polemik. <br /> <br />Pemprov DKI sebelumnya berencana menganggarkan dana hingga lebih dari 4 miliar rupiah, untuk pembelian 6 set pengeras suara. <br /> <br />Pemerintah DKI berencana akan menambah pengeras suara, sebagai salah satu sistem peringatan dini banjir. <br /> <br />Cara kerjanya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan pihak kelurahan, untuk berkeliling memberikan peringatan dini terjadinya banjir kepada masyarakat menggunakan pengeras suara dan sirine. <br /> <br />Peringatan dini diberlakukan, setelah Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi prosedur peringatan dini yang selama ini diberlakukan. <br /> <br />Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah enam set pengeras suara, yang akan digunakan untuk sistem peringatan dini pada tahun ini. <br /> <br />Untuk pengadaan 6 set pengeras suara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan lebih dari 4 miliar rupiah untuk pembelian alat peringatan dini. <br /> <br />Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menganggaran dana untuk pemeliharaan sistem peringatan dini. <br /> <br />Rencana pengadaan itu, mendapat kritikan dari legislator di jakarta. <br /> <br />Selama ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki 15 alat pengeras suara yang dipasang di beberapa wilayah, untuk memberikan sistem peringatan dini saat bencana. <br /> <br />
