JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan munculnya pengakuan raja yang terjadi di beberapa daerah agar tidak besar besarkan. <br /> <br />Hal ini disampaikan Mahfud MD usai menghadiri sebuah adara di Jakarta, terkait heboh pengakuan raja. <br /> <br />Mahfud MD berpandangan klaim seseorang sebagai raja yang muncul belakangan ini sebagai hal yang tak perlu ditanggapi secara serius. <br /> <br />Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan keberadaan kerajaan fiktif. <br /> <br />Tindakan hukum akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran dari keberadaan kerajaan fiktif. <br /> <br />Terlebih jika keberadaan raja dan keraton fiktif menyebabkan kerugian di masyarakat. <br /> <br />Hal itu disampaikan Ma'ruf menanggapi temuan desa fiktif dalam penyaluran dana desa. <br /> <br />\"Itu harus terus di-update. Jadi tidak hanya menerima laporan tapi juga mengecek betul apa endak jumlah desa itu. Saya anjurkan untuk terus, siapa tahu masih ada lagi yang belum ter-detect, belum diketahui,\" ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8,11,2019). <br /> <br />Ini yang Akan Dilakukan Pemprov Kalsel Ia mengatakan, temuan desa fiktif harus terus diusut agar dana desa yang berasal dari APBN benar-benar sampai ke masyarakat. <br /> <br />Ia juga menyampaikan, ke depannya Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri harus terus memperbaharui data jumlah dasa secara riil sebelum mengucurkan dana desa. <br /> <br /> <br />
