JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan, yang jumlahnya paling besar dibanding kementerian lain. <br /> <br />Tahun 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran 131 triliun rupiah. <br /> <br />Anggaran ini merupakan pos terbesar yang diberikan dalam APBN. <br /> <br />Oleh karena itu, Jokowi minta Menteri Pertahanan Prabowo agar berhati-hati menggunakan anggaran itu. <br /> <br />Jokowi juga mengingatkan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat diplomasi pertahanan, dan siap menggelar persenjataan untuk penegakan hukum di wilayah Indonesia. <br /> <br />Dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran paling besar, dibanding kementerian dan lembaga lain. <br /> <br />Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran hingga 131,2 triliun rupiah. <br /> <br />Kemudian Kementerian PUPR, sebesar 120,2 triliun. <br /> <br />Polri mendapat anggaran 104,7 triliun. <br /> <br />Disusul Kementerian Agama sebesar 65,1 triliun. <br /> <br />Dan Kementerian Sosial 62,8 triliun rupiah. <br /> <br />Besarnya anggaran di Kementerian Pertahanan harus bisa dimanfaatkan untuk mendorong industri strategis di bidang pertahanan dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan para Prajurit TNI. <br /> <br />Pemerintahan Joko Widodo mematok target instrumen militer berteknologi canggih, dan investasi pertahanan. <br /> <br />Anggaran untuk Kementerian Pertahanan pun didongkrak naik 21,6 triliun rupiah, dibanding tahun lalu. <br /> <br />Mungkinkah target tersebut tercapai dalam waktu dekat?. <br /> <br />Instrumen militer mana yang perlu diprioritaskan, untuk memperkokoh sistem pertahanan indonesia?. <br /> <br />Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di menara kompas. <br /> <br />Deputi lima kantor staf presiden, Jaleswari Pramodhawardani. <br /> <br />Guru besar politik internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu. <br /> <br />Direktur eksekutif Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Khairul Fahmi. <br /> <br />
