JAKARTA, KOMPAS.TV - Kredibilitas Menteri Hukum dan HAM, yang membawahi Ditjen Imigrasi, dipertanyakan. <br /> <br />Yasonna Laoly, yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan, bahkan dilaporkan atas dugaan menghalangi proses hukum. <br /> <br />Indonesia Corruption Watch, ICW, bersama koalisi masyarakat sipil antikorupsi, melaporkan Menkumham ke KPK. <br /> <br />Alasannya, sang Menteri disebut menyebarkan informasi tidak benar atas keberadaan tersangka kasus suap. <br /> <br />Menurut ICW alasan keterlambatan proses data keimigrasian, sangat tidak masuk akal. <br /> <br />Kritikan juga datang dari Gedung Dewan, anggota Fraksi Nasdem di DPR, Taufik Basari, bahkan meminta, ralat-meralat informasi keberadaan buron KPK ini harus diusut tuntas. <br /> <br />Ombudsman juga siap bergerak, jika dirasa ada yang janggal dalam keterlambatan proses informasi imigrasi. <br /> <br />Senin besok, rencananya ada pemanggilan terhadap personel Ditjen Imigrasi. <br /> <br /> <br /> <br />
