JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik terkait kewenangan, antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta,sempat muncul saat banjir merendam jalan lintas bawah, underpass,Kemayoran,Jakarta Pusat. <br /> <br />Dalam mengatasi bencana, seharusnya semua pihak bersinergi. <br /> <br />Demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. <br /> <br />Sejak Jumat lalu, banjir merendam underpass Kemayoran, Jakarta. <br /> <br />Hingga minggu siang, tim gabungan terus berupaya menyedot air untuk mengurangi ketinggian banjir. <br /> <br />Saat meninjau lokasi, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Basuki Hadimuljono menilai, perlu modifikasi jalan agar banjir di underpass Kemayoran tak terulang. <br /> <br />Tentang banjir di underpass Kemayoran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengatakan, meski kawasan underpass Kemayoran di bawah pengelolaan sekretariat negara, Pemprov DKI siap membantu. <br /> <br />Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. <br /> <br />Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. <br /> <br />Kata kepala sekretariat presiden Heru Budi Hartono, seperti kami kutip dari laman Sekretariat Negara, <br /> <br />Tak mau terus berpolemik, usai meninjau underpass Gandhi Kemayoran, pada Minggu malam, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berjanji, mencari solusi jangka panjang, agar titik tersebut bisa bebas banjir. <br /> <br />Underpass Kemayoran memang di bawah kendali pusat pengelola kawasan ,PPK, Kemayoran, dengan jalur koordinasi kepada kementerian sekretariat negara. <br /> <br />Direktur perencanaan PPK Kemayoran Riski Renando,mengamini agar seluruh pihak duduk bersama mencari solusi. <br /> <br />Area underpass Kemayoran bukanlah wilayah eksklusif. <br /> <br />Sehingga ketika terjadi masalah seperti banjir,maka sepatutnya semua pihak saling membantu. <br /> <br />Baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. <br /> <br />
