JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan Pemerintah Jawa Barat akan terbuka untuk menerima kembali Warga Negara Indonesia mantan ISIS di Suriah. <br /> <br />Namun kebijakan pemulangan WNI Mantan ISIS harus berdasarkan pada keputusan Pemerintah Pusat. <br /> <br />Ridwan Kamil menyebut hingga saat ini belum ada arahan dari pemerintah pusat, terkait kebijakan untuk memulangkan 600 WNI mantan ISIS dari Suriah ke Indonesia. <br /> <br />Ridwan Kamil berharap WNI mantan ISIS ini harus memiliki komitmen kepada Pancasila jika kembali ke Indonesia. <br /> <br />Menteri Agama, Facrul Razi membantah pernyataan mengenai pemulangan 600 WNI mantan anggota ISIS dari Suriah. <br /> <br />Fachrul menjelaskan bahwa dirinya hanya menyampaikan informasi tentang adanya 600 WNI mantan ISIS di Suriah dalam sebuah forum diskusi yang membahas masalah terorisme bersama sejumlah lembaga pemerintah. <br /> <br />Menurutnya infromasi mengenai 600 WNI mantan ISIS masih harus dikaji lebih dalam, termasuk jika mereka akan dipulangkan kembali ke Indonesia. <br /> <br />Wacana pemulangan 600 WNI mantan kelompok radikal ISIS ke tanah air, menuai sorotan di masyarakat. <br /> <br />Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi Alius, membantah jika pemerintah berencana akan memulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. <br /> <br />Suhardi menyebut, jika temuan 600 WNI mantan ISIS ini, baru sebuah informasi yang dilaporkan kepada Menko Polhukan dan masih harus dikaji lebih dalam. <br /> <br />Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta meminta pemerintah memikirkan risiko yang mungkin terjadi, jika WNI eks ISIS dipulangkan. <br /> <br />Wayan juga meminta jaminan bahwa para WNI ini tidak menyebarkan ideologi anti pancasila di masyarakat. <br /> <br />Dari informasi yang didapat Pemerintah Indonesia, sebanyak 600 WNI eks ISIS tersebut berstatus sebagai pengungsi. <br /> <br />Sementara 47 WNI eks ISIS lainnya masih berstatus sebagai tahanan. <br /> <br />
