JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Pusat Muhammadiyah mengikuti aturan yang berlaku soal wacana pemulangan WNI mantan simpatisan ISIS. <br /> <br />Namun Muhammadiyah mengingatkan jangan menoleransi radikalisme. <br /> <br />Ketua umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan, Muhammadiyah taat asas terkait munculnya wacana pemulangan mantan ISIS. <br /> <br />Ia menambahkan, perlunya proses panjang untuk memutuskan hal ini. Karena jika dipulangkan, perlu dilakukan tindakan pembinaan. <br /> <br />Haedar mengatakan, Muhammadiyah menolak paham-paham radikalisme, yang selama ini identik dengan kelompok ISIS. <br /> <br />Presiden Joko Widodo menegaskan tidak setuju untuk memulangkan WNI yang pernah menjadi simpatisan ISIS. <br /> <br />Meski demikian, keputusan soal ini akan dibahas dalam rapat terbatas, karena perlu perhitungan yang detail. <br /> <br />Mantan simpatisan ISIS tersebar di sejumlah wilayah di Suriah. <br /> <br />Tak sedikit di antaranya adalah WNI, yang ingin kembali ke tanah air, setelah mengaku salah karena menjadi pengikut ISIS. <br /> <br />Mendengar hal ini, ditambah mendapat informasi kalau para WNI eks simpatisan ISIS telah membakar paspornya, Presiden Jokowi menolak kepulangan mereka. <br /> <br />Meski demikian, Pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan mereka, dan akan dibahas dalam rapat terbatas. <br /> <br />Ketegasan Jokowi menolak kepulangan mantan simpatisan ISIS, juga ia bagikan di akun media sosialnya. <br /> <br />Di instagram Presiden tertulis, kalau bertanya kepada saya saja sih, ya saya akan bilang tidak. <br /> <br />Sementara itu, Menko Polhukam, Mahfud MD khawatir jika WNI mantan simpatisan ISIS itu pulang, akan membawa masalah baru. <br /> <br />Mahfud bahkan menyebut, mereka pergi ke Suriah untuk terlibat terorisme. <br /> <br />Meski demikian, Mahfud tidak mengesampingkan, WNI mantan simpatisan ISIS masih punyak hak sebagai warga negara. <br /> <br />Untuk itu sedang dicarikan solusi terbaik. <br /> <br /> <br />
