Manuver pemerintah lewat regulasi sapu jagat alias Omnibus Law Cipta Kerja Menimbulkan gulungan protes dari buruh. <br /> <br />Kebijakan yang bertujuan mengundang investasi ini dianggap menjadi pil pahit bagi buruh. <br /> <br />Salah satu yang diprotes adalah sistem kontrak di semua jenis pekerjaan yang bisa jadi seumur hidup dengan sistem perpanjangan. <br /> <br />Sistem ini dianggap menghapus hak buruh untuk mendapat pesangon. <br /> <br />Di sektor sumber daya alam, pemerintah memberi karpet merah pada pengusaha dengan keleluasaan kontrak. <br /> <br />izin operasi pertambangan akan memberikan waktu perpanjangan 30 tahun sampai dengan seumur tambang itu sendiri. <br /> <br />Di saat yang bersamaan, RUU Cipta Kerja juga mengatur wewenang daerah yang akan dipangkas kemudian ditarik ke pusat. <br /> <br />Tujuannya demi melancarkan perizinan dan kemudahan investasi. <br /> <br />Contohnya revisi pasal 251 UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. <br /> <br />Dalam pasal ini pemerintah bisa membatalkan Perda Provinsi, baik peraturan Gubernur, Perda Kabupaten hingga Wali Kota. <br /> <br />Jika Pemda ngotot, maka akan dijatuhi sanksi. <br /> <br />
