JAKARTA, KOMPAS.TV - Manuver pemerintah lewat regulasi sapu jagat alias Omnibus Law Cipta Kerja Menimbulkan gulungan protes dari buruh. <br /> <br />Kebijakan yang bertujuan mengundang investasi ini dianggap menjadi pil pahit bagi buruh. <br /> <br />Salah satu yang diprotes adalah sistem kontrak di semua jenis pekerjaan yang bisa jadi seumur hidup dengan sistem perpanjangan. <br /> <br />Sistem ini dianggap menghapus hak buruh untuk mendapat pesangon. <br /> <br />Namun menurut Ekonom Ahmad Heri Firdaus, Undang-undang Cipta Kerja cukup efisien menarik investasi. <br /> <br />Soal wewenang daerah yang kembali ditarik pusat akan menguntungkan pebisnis. <br /> <br />Di antaranya adalah proses perizinan yang lebih ringkas karena tidak tumpang tindih. <br /> <br />Pebisnis juga akan lebih terlindungi dari \"permintaan dana siluman\" di daerah yang selama ini juga dikeluhkan pengusaha. <br /> <br />Di sektor buruh, masih menurut ekonom, tidak mungkin pemerintah sama sekali tidak berpihak pada mereka. <br /> <br />Pengupahan diformulasikan tetap untuk menjaga daya beli buruh. <br /> <br />Sebab, ekonomi Indonesia lebih dari 50 persennya masih bergantung pada konsumsi domestik. <br /> <br /> <br /> <br />
