Pemerintah teguh pada pendirian, bahwa omnibus law, menjadi satu-satunya obat mujarab untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. <br /> <br />Tetapi ekonom menilai, pemerintah abai pada permasalah utama investasi, yaitu korupsi dan perizinan yang rumit. <br /> <br />Masuk akal, kami ulang pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa pertumbuhan ekonomi 5,3% di tahun 2020, masih realistis. <br /> <br />Hal tersebut dengan catatan, target investasi langsung lewat badan koordinasi penanaman modal BKPM senilai Rp 900 triliun tercapai. <br /> <br />Masalah yang ada, hambatan investasi yang terjadi di Indonesia, mulai dari isu buruh, sampai proses perizinan yang tumpang tindih. <br /> <br />Berjanji terbuka terhadap revisi rancangan undang-undang omnibus law, Presiden Joko Widodo menegaskan, beleid ini murni untuk mengundang investasi dan memperbaiki peringkat daya saing Indonesia. <br /> <br />Tetapi, ekonom menilai, pemerintah justru abai terhadap permasalahan krusial di bidang investasi, yaitu korupsi. <br /> <br /> <br />Di dalam negeri, pergeseran ekspansi usaha mulai terjadi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, alasannya adalah hitungan upah minimum Provinsi Jawa Barat yang sudah terlalu mahal. <br /> <br />Data Kadin Jawa Tengah merekam, di tahun 2019, ada 20 pabrik baru yang buka di Jalur Pantura. <br /> <br />Berdasarkan data BKPM, investasi langsung baik asing maupun lokal di Jawa Barat masih naik, menjadi Rp 137, 5 triliun, pangsanya pun meningkat jadi 17%. <br /> <br />sebaliknya, investasi di Jawa Tengah naik tipis ke Rp 59, 3 triliun, tetapi pangsanya turun ke 7,3%. <br /> <br />
