JAKARTA, KOMPASTV - Di tengah kritikan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah dan DPR akan terbuka menerima masukan dari masyarakat. <br /> <br />Presiden menyatakan Omnibus Law Cipta Kerja baru berbentuk Draf RUU dan belum menjadi Undang-Undang. Karena itu, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Termasuk pasal yang menyebut peraturan pemerintah bisa mengubah ketentuan dalam Undang-Undang. Presiden meminta draf yang menggabungkan banyak peraturan dikaji dengan teliti dan hati-hati. <br /> <br />Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak bermaksud menyakiti buruh tetapi justru menekankan pada kesejahteraan buruh. <br /> <br />residen Joko Widodo meminta masyarakat memberikan masukan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang banyak ditolak kalangan pekerja dan buruh. <br /> <br />Mereka yang menolak menilai, RUU ini tidak memberikan kepastian kerja bagi para buruh. <br /> <br />Pemerintah berencana mempercepat pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, demi melancarkan arus invetasi di Indonesia. <br /> <br />Namun undang-undang, yang akan menggabungkan banyak peraturan jadi satu itu, menuai banyak kritikan, terutama dari para buruh. <br /> <br />Menanggapi banyaknya kritikan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah membuka pintu untuk masukan dari masyarakat. <br /> <br />
