JAKARTA, KOMPAS.TV - Terhitung sejak 1 Januari 2020 hingga akhir Februari 2020, sedikitnya 8 banjir cukup besar melanda Jakarta dan sekitarnya. <br /> <br />Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan menegaskan Pemerintah Pusat dan Daerah seharusnya bekerja sama menangani banjir yang terus terjadi. <br /> <br />Perbaikan kondisi sungai wajib dilakukan, sambil terus mengingatkan warga agar tak membuang sampah ke aliran sungai. <br /> <br />Anggota DPRD DKI Jakarta,Fraksi PKS, Achmad Yani menyebutkan rapat di DPR untuk mencari solusi banjir ini seharusnya tetap diselenggarakan, bukannya dibatalkan. <br /> <br />Jika Anies Baswedan tak dapat hadir, seharusnya bisa mengirimkan sejumlah perwakilan lainnya dari Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <br /> <br />Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebutkan akan fokus pada pembenahan 3 Sungai dengan melibatkan 3 Provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. <br /> <br />Namun, Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Banten, Wahidim Halim tak hadir dalam rapat itu. <br /> <br />Ketidakhadiran Anies Baswedan membuat Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Lasarus geram. <br /> <br />Soal ketidakhadirannya dalam rapat di DPR, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku masih berkonsentrasi menangani banjir, <br /> <br />Anies berjanji pihaknya akan menjalankan semua program terkait penanganan banjir. Namun ada program yang baru bisa dijalankan setelah banjir surut. <br /> <br />Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombusdman RI Jakarta Raya, Teguh Nugroho menduga ada mala-administrasi dalam penanganan banjir di Jakarta. <br /> <br />Hal itu terlihat dari belum adanya sistem peringatan dini untuk banjir karena hujan deras serta normalisasi sungai yang berjalan lambat karena pembebasan lahan <br /> <br />
