JAKARTA, KOMPAS.TV - Program tol laut kini disasar Pemerintah untuk digarap lebih serius. <br /> <br />Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemanfaatan program tol laut, untuk mengurangi disparitas harga dan menekan biaya logistik. <br /> <br />Terlebih program ini dinilai belum optimal. <br /> <br />Biaya logistik tinggi masih jadi kendala perdagangan di Indonesia. Bahkan indonesia jadi yang tertinggi di Asia Tenggara <br /> <br />Menurut data frost and sullivan, biaya logistik Indonesia mencapai 24 % dari produk domestik bruto, PDB. <br /> <br />Lebih tinggi dibanding Vietnam 20%, Thailand 15 %, bahkan Tiongkok 14 % dari pdb. <br /> <br />Proyek tol laut yang sudah digarap sejak 2015 lalu pun tak mampu mengurangi biaya logistik. <br /> <br />Bahkan disparitas harga antar daerah masih tinggi. <br /> <br />Pengiriman barang dari Jakarta ke Kalimantan lebih mahal dibanding jakarta ke tiongkok. <br /> <br />Dalam rapat terbatas akselerasi program tol laut di kantor Presiden, Jakarta, Presiden Joko Widodo minta agar lembaga dan kementerian segera mencari akar masalahnya. <br /> <br />Selain penggelontoran dana subsidi 436 miliar rupiah, pemerintah akan memberikan tax allowance dan tax holiday bagi pelaku usaha yang mau berinvestasi di Indonesia Timur. <br /> <br />Nilai tambah transportasi laut untuk PDB hanya 0,3 %, kalah jauh dibanding transportasi darat dan udara yang masing-masing menyumbang 2,4% dan 1,62% untuk PDB. <br /> <br />Pengamat menilai, program tol laut bisa efektif jika ada pemetaan rute yang jelas dan pemusnahan pungutan liar. <br /> <br />
