KOMPAS.TV - Pasca putusan Mahkamah Agung (MA), Pemerintah Pusat masih mengkaji besar Iuran BPJS Kesehatan dan keputusan Pemerintah Pusat ditunggu Pemerintah Daerah supaya bisa mengatur administrasi pembayaran iuran. <br /> <br />Salah satu daerah yang saat ini menanti keputusan Pemerintah Pusat soal pembatalan kenaikan iuran BPJS yang dibatalkan Mahkamah Agung ialah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. <br /> <br />Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan saat ini ia menunggu arahan dari Pemerintah Pusat karena banyak warganya yang bertanya terkait iuran yang sudah dibayarkan sejak Januari 2020. <br /> <br />Meski tak memengaruhi Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi mesti mengatur soal administrasi pembayaran iuran sehingga apa yang diputuskan Pemerintah pasca putusan MA memengaruhi Provinsi. <br /> <br />Selain itu, DPR juga mengajak pemerintah membahas perkembangan terkait iuran BPJS Kesehatan. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
