JAKARTA, KOMPASTV - Realokasi anggaran ditempuh pemerintah karena penanganan covid-19 yang cukup panjang dan membutuhkan dana besar. Ekonom mengingatkan dana realokasi harus menyentuh langsung masyarakat untuk membantu menjaga daya beli. <br /> <br />Butuh dana besar untuk penanganan covid-19. Realokasi anggaran didorong di semua kementerian lembaga. Kementerian keuangan secara resmi menginstrusikan pemerintah daerah untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa kecuali sektor kesehatan dan pendidikan. <br /> <br />Tahun ini ada dana sebesar 784,9 Triliun Rupiah yang dianggarkan di APBN sebagai dana transfer ke daerah naik dari realisasi tahun lalu di 741,5 Triliun Rupiah. <br /> <br />Dari total dana transfer ke daerah, dana alokasi khusus fisik sebesar 72,2 Triliun Rupiah naik dari anggaran tahun lalu 64,3 Triliun Rupiah. <br /> <br />Beberapa opsi yang bisa dipilih untuk dilakukan dari dana realokasi adalah pelayanan rumah sakit rujukan, pengadaan ruang isolasi, dan kelengkapannya dan pengendalian penyakit. <br /> <br />Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi juga mulai memfokuskan dana desa untuk penangangan covid-19 mulai dari pembangunan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan desa. <br /> <br />Dana desa tahun dianggarkan 71 Triliun Rupiah di APBN naik dari realisasi tahun lalu sebesar 69,8 Triliun Rupiah. <br /> <br />Kementerian pusat juga membebaskan tiap kepala desa mengatur porsi anggaran sesuai urgensi masing-masing wilayah. <br /> <br />Ekonom menambahkan, realokasi ini juga harus menyentuh langsung masyarakat agar bisa menjaga kondisi daya beli masyarakat di tengah pandemi. <br /> <br />Sementara kementerian perhubungan mulai fokus mengalihkan dana 200 Miliar Rupiah untuk diletakkan di pos-pos prioritas pencegahan covid 19. Kementerian perhubungan saat ini masih melakukan assesment mencari pos prioritas. <br /> <br /> <br />Menteri keuangan Sri Mulyani merealokasi anggaran APBN tahun ini sebesar 62,3 Triliun Rupiah untuk mempercepat penanangan covid-19. Beleid berupa instruksi presiden pun sudah diteken dan berlaku untuk semua kementerian lembaga. <br /> <br />
