JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menyerahkan peraturan pemerintah pengganti undang undang, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, untuk selanjutnya dibahas DPR. <br /> <br />Perppu itu dikeluarkan untuk menghadapi pandemi virus corona. <br /> <br />Menteri keuangan, Sri Mulyani mewakil pemerintah menyerahkan Perppu kepada pimpinan DPR. <br /> <br />Pemerintah ingin perppu segera ditetapkan menjadi Undang-Undang, agar sejumlah kebijakan bisa segera berjalan. <br /> <br />Antara lain, soal tambahan anggara kesehatan sebesar Rp 75 triliun, yang didalamnya menyangkut insentif untuk tenaga medis, dan pengadaan alat kesehatan. <br /> <br />Dalam Perppu juga ada kebijakan peningkatan jaminan sosial, diantaranya soal insentif untuk pelanggan listrik. <br /> <br />Dewan perwakilan rakyat hari ini menggelar rapat paripurna. Rapat yang membahas sejumlah RUU ini, tetap mengikuti protokol pencegahan virus corona. <br /> <br />Rapat Paripurna DPR, dipimpin Wakil Ketua Azis Syamsudin. <br /> <br />Sejumlah hal yang dibahas adalah soal rancangan undang undang mahkamah konstitusi, aparatur sipil negara, dan pendapat fraksi terhadap rancangan peraturan DPR tentang tata tertib. <br /> <br />DPR juga membahas persetujuan terkait tindak lanjut pembahasan RUU KUHP dan RUU tentang pemasyarakatan. <br /> <br /> <br />Sebagian anggota DPR yang ikut Paripurna, berkomunikasi lewat telekonferensi, mengikuti protokol pencegahan corona. <br /> <br /> <br />
