KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para menteri, kepala daerah, dan pemerintah setempat untuk melaksanakan program padat karya tunai semaksimal mungkin. <br /> <br />Kita ingin mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat tapi kita juga ingin meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan,ungkap Jokowi. <br /> <br />Maka dari itu, pemerintah melakukan dua cara, yang pertama penyaluran program perlindungan sosial, dan mempercepat padat karya tunai agar lapangan pekerjaan terbuka. <br /> <br />Kepada menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga untuk memperbanyak program padat karya tunai. <br /> <br />Situasi sedang sulit, jadi itu kewajibannya. <br /> <br />Misal tadinya 10 program, sekarang harus membuat 50, paling tidak lima kali, tegas Jokowi. <br /> <br />Beberapa kementerian punya program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai, seperti PUPR, pertanian, BUMN, dll. <br /> <br />Jokowi meminta skema dana desa untuk dijalankan. <br /> <br />Dana desa dapa digunakan untuk bantuan sosial warga yang terdampak, dan program padat karya tunai di desa. <br /> <br />Ini yang harus dipercepat, Jokowi. <br /> <br />Akhir Maret, Presiden baru menerima laporan, 32 persen yang tersalur atau sebesar 9,3 triliun dari 28 triliun. <br /> <br />Presiden berharap, semoga program ini tepat sasaran, memprioritaskan keluarga miskin, pengangguran dan setengah menganggur. <br /> <br />Kalau bisa upah kerja diberikan setiap hari, kalo tidak ya 1 minggu, lengkap Presiden Jokowi. <br /> <br />Pelaksanaan padat karya tunai harus dijalani protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, pakai masker. <br /> <br />Sehingga pelaksanaannya tidak ganggu memutus rantai Covid-19. <br /> <br />
