Sahabat saya, seorang aktivis, mengirim pesan melalui aplikasi pesan singkat pada hari Jumat Agung, 10 April 2020. <br /> <br />Pesannya berbunyi demikian: Selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah. Paskah dalam situasi yang sungguh memprihatinkan. <br /> <br />Saya jawab, Terima kasih. Ini refleksi yang luar biasa. Covid-19 memang mengubah semua tatanan, termasuk tradisi dan liturgi gereja. <br /> <br />Dia pun menanggapi lagi. Presiden Joko Widodo sudah mendeklarasikan situasi darurat kesehatan nasional yang didasarkan pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. <br /> <br />Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan akhirnya memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Status itu sudah lama diminta oleh Anies. <br /> <br />Namun, baru beberapa hari lalu dikabulkan dan diberlakukan mulai 10 April 2020. Jumlah kasus positif terpapar Covid-19 paling banyak berada di Jakarta. <br /> <br />Aktivis itu lalu mengirim pesan lagi: Mengapa Yang Terhormat anggota DPR itu kok malah mewacanakan hal-hal yang kontroversial. Mau mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), mau membahas RUU omnibus law Cipta Kerja, lah. Mau merevisi UU Mahkamah Konstitusi. Mengapa DPR tak segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang terkait dengan pandemik Covid-19. <br /> <br />Pandangan aktivis itu menemukan kebenarannya. Yang Terhormat wakil rakyat ini seperti teralienasi dari kepentingan rakyat. Yang Terhormat berpikir linear dan legalistik. <br /> <br />Bahkan, di daerah, seperti di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sikap arogan ditunjukkan sejumlah anggota DPRD ketika petugas dinas kesehatan setempat ingin memeriksa kesehatan mereka. <br /> <br />Saat rakyat dan bangsa ini tercekam ketakutan, berada dalam kecemasan, berada dalam situasi penuh ketidakpastian, ketika para dokter dan petugas media berjibaku melawan Covid-19, Yang Terhormat justru memproduksi tindakan politik kontroversial. <br /> <br />Artikel ini telah tayang di KOMPAS Sabtu, 11-04-2020. Halaman: 02, Kolom Politik <br /> <br />
