JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Perhubungan mempersilakan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan terkait diperbolehkan atau tidaknya ojek online menarik penumpang. <br /> <br />Namun, kebijakan yang diterapkan harus sesuai dengan standar kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19. <br /> <br />Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati menjelaskan bahwa peraturan itu dikembalikan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kriteria daerah itu. <br /> <br />Adita menambahkan, peraturan yang ditetapkan masing-masing daerah harus melihat sejumlah faktor baik ekonomi, sosial, maupun budaya. <br /> <br />Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menegaskan, Jakarta akan ikuti pedoman pembatasan sosial berskala besar dari kementerian kesehatan. <br /> <br />Anies mengatakan kondisi ojol kala membawa penumpang sangat berisiko mempercepat penyebaran virus Corona, mengingat jarak antara pengemudi dan penumpang yang cukup dekat. #Corona #Ojol <br /> <br />
