JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan gugus tugas percepatan penanganan covid-19, meminta agar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah dievaluasi. <br /> <br />Presiden Jokowi menyebut evaluasi penting agar nantinya jika ada kekurangan, maka harus diperbaiki. <br /> <br />Selain itu, Presiden juga meminta pengujian sample secara masif dan pelacakan yang agresif demi memutus rantai penyebaran corona. <br /> <br />Dalam rapat, Presiden Jokowi juga membantah ada data yang ditutupi terkait penanganan corona. <br /> <br />Kepala Gugus Tugas percepatan penanganan covid-19 , Doni Monardo, menyebut penerapan PSBB di DKI Jakarta memiliki dampak positif. <br /> <br />Meski demikian, ada beberapa hal yang tidak optimal, salah satunya operasional perkantoran yang masih berlangsung. <br /> <br />Pemerintah akan memberikan sanksi bagi kantor dan pabrik di luar 8 sektor strategis yang tidak mengikuti PSBB. <br /> <br />Perusahaan yang bandel tidak hanya diberi sanksi denda, tapi bisa juga sanksi pidana. <br /> <br /> <br /> <br />
