JAKARTA, KOMPASTV Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui jalannya pembatasan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta, belum optimal. <br /> <br />Hal ini ia sampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada Senin, (20/4/2020). Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. <br /> <br />Adapun hal-hal yang belum optimal selama penanganan corona dan penerapan status PSBB adalah : <br /> <br />Doni menyebut, hal yang membuat tidak efektifnya PSBB adalah karena masih banyak kantor dan pabrik yang buka. <br /> <br />Sementara itu, Kementerian Perhubungan belum bisa menghentikan akses KRL, meskipun beberapa pihak telah meminta agar layanan dihentikan. Pasalnya, masih banyak warga yang berisiko tak mendapatkan gaji jika tak bekerja. <br /> <br />Kalau mereka tidak berangkat kerja, maka konsekwensinya mereka dianggap bolos dan juga dapat berisiko dipotong honor, dikurangi gaji, bahkan bisa juga di-PHK karena tidak ngantor, kata Doni (20/4) <br /> <br />Doni menegaskan, perlindungan terhadap tenaga medis masih belum maksimal. Pasalnya masih banyak tenaga medis yang meninggal akibat virus covid-19. Menurutnya, tenaga medis harus menjadi benteng terakhir dalam memberantas virus corona. Hal ini disebabkan karena APD yang masih kurang. <br /> <br />Masih adanya tenaga medis yang wafat karena belum ada perlindungan yang maksimal ujarnya. <br /> <br />Ketua Gugus Tugas Covid-19 menyebut adanya kendala yang dihadapi dalam melakukan tes corona secara masif. <br /> <br />Salah satu kendala yang sedang kita hadapi adalah rebutan reagen PCR test dari beberapa negara ujarnya. <br /> <br />Namun menurutnya, pemerintah telah melakukan pemesanan reagen yang digunakan untuk tes Covid-19. <br /> <br />
