MEDAN, KOMPASTV - Dengan menerapkan social distancing, Dua puluhan orang yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Jumat (1/5/2020) <br /> <br />Massa aksi memanfaatkan momen hari buruh kali ini untuk menolak rancangan undang-undang omnibus law dan PHK massal di tengah pandemi covid-19. <br /> <br />Aksi unjuk rasa kali ini untuk memperingati hari buruh atau may day yang jatuh tiap 1 mei sekaligus memprotes kelakuan para wakil rakyat di senayan yang masih membahas undang-undang omnibus law di tengah pandemi covid-19. <br /> <br />Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan undang-undang cipta lapangan kerja tersebut dan fokus pada upaya pencegahan covid-19 di Indonesia. <br /> <br />Apalagi undang-undang tersebut dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan berpotensi merugikan buruh serta menghilangkan hak-hak buruh atau pekerja. <br /> <br />Massa juga memprotes aksi pengusaha dalam beberapa bulan terakhir yang merumahkan pekerja tanpa memenuhi hak-hak pekerja. <br /> <br />Mereka menilai phk massal yang dilakukan perusahaan adalah bentuk pelanggaran hak asasi apalagi tidak dibarengi dengan pemenuhan hak pekerja. <br /> <br />Mereka juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah covid-19 di Indonesia termasuk di Sumatera Utara karena telah membawa dampak negatif terhadap ekonomi. <br /> <br />Jika hal ini terus berlangsung bukan tidak mungkin banyak pekerja yang bakal di PHK. <br /> <br />Aksi yang berlangsung kurang lebih setengah jam itu berjalan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari petugas keamanan. <br /> <br />Selain menerapkan social distancing dengan menjaga jarak para pengunjuk rasa juga mengenakan masker untuk mencegah penyebaran covid-19. <br /> <br />
