JAKARTA, KOMPAS.TV - Harapan kehidupan bisa kembali berjalan normal di bulan Juli, menurut pakar akan sulit terwujud bila pelaksanaan pembatasan sosial tidak diberlakukan secara nasional. <br /> <br />Lalu mengapa pemerintah tidak mengambil opsi penerapan PSBB secara nasional? <br /> <br />Apalagi berdasarkan penelitian, wilayah yang menerapkan PSBB nyatanya mampu menurunkan angka kasus corona. <br /> <br />Untuk membahas perlu tidaknya, atau akankah PSBB nasional diterapkan pemerintah, kita sudah terhubung melalui skype dengan pakar epidemologi Universitas Indonesia - Pandu Riono, dan juru bicara pemerintah penanganan Covid-19 - Dokter Achmad Yurianto. <br /> <br />Sebelumnya, mulai Jumat 10 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai sektor. <br /> <br />Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan ada tindakan tegas bagi masyarakat yang mengabaikan jarak sosial selama kebijakan berlaku. <br /> <br />Pembatasan sosial di Ibu Kota akan berdampak pada jam operasional angkutan publik yakni mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore dengan kuota angkut penumpang hanya 50% dari jumlah normal. <br /> <br />Selama dua hari, mulai 8 April 2020, Pemprov DKI Jakarta akan menjalankan sosialisasi PSBB kepada masyarakat lewat beragam media. <br /> <br />Anies menyebut satuan polisi bersama TNI akan menindak tegas masyarakat yang tidak menjaga jarak aman. <br /> <br />Warga hanya diperkenankan berkerumun maksimal 5 orang. PSBB akan diberlakukan selama 2 pekan. <br /> <br />Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, selama pemberlakuan PSBB Pemprov DKI terus menjalankan fungsi pelayanan. Pembatasan hanya berlaku bagi dunia usaha kecuali ada 8 sektor. <br /> <br /> <br /> <br />
