KOMPAS.TV - Pembagian bantuan sosial tunai atau bansos bagi warga terdampak Covid-19 oleh Kementerian Sosial menuai polemik di masyarakat. <br /> <br />Seperti di Cimahi, Jawa Barat, pria penyandang disabilitas di Kelurahan Leuwigajah, tak dapat bantuan sosial covid-19. <br /> <br />Salah satunya Yan Martin, yang selama ini hanya mengandalkan bantuan dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan 3 anaknya. <br /> <br />Yan Martin mengaku bingung dan pasrah karena bukan salah satu penerima bansos tunai Kemensos. <br /> <br />Kondisi ini berbanding terbalik dengan warga di sekitar rumah Yan Martin. <br /> <br />Salah satunya, Jayus Brianmay Putra, yang merupakan anak kandung anggota DPRD Kota Cimahi yang tercatat sebagai penerima bansos tunai sebesar 600.000 rupiah, untuk jangka waktu 3 bulan. <br /> <br />Jayus mengaku malu saat mengambil bantuan tersebut, namun bansos tersebut langsung diserahkan kepada warga lain yang berhak menerima. <br /> <br />Menteri Sosial, Juliari Batubara, saat memantau pembagian bansos tunai di Kantor Pos Baros, Cimahi, mengakui masih ditemukan salah sasaran dalam penyaluran bansos tunai. <br /> <br />Menurut Juliari, data yang digunakan Kemensos dalam penyaluran bansos tunai merupakan data yang bersumber dari daerah. <br /> <br />Kemensos menyebutkan pemberian bantuan mendesak untuk segera dilakukan, sehingga data yang dikirimkan daerah tidak memungkinkan untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima di lapangan. <br /> <br />Kementerian Sosial menargetkan 9 juta kepala keluarga mendapatkan bansos tunai. <br /> <br />Bansos tunai ini diharapakan bisa mengurangi beban masyarakat yang terdampak covid 19. <br /> <br />Penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi virus corona menuai sorotan dari berbagai pihak karena dinilai kurang tepat sasaran. <br /> <br />Simak selengkapnya diskusi bersama Sekjen Kementerian Sosial, Hartono. <br /> <br />
