SEMARANG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut berkomentar mengenai naiknya iuran BPJS yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. <br /> <br />Ganjar menilai, ini bukanlah keputusan yang mudah bagi Presiden Joko Widodo. <br /> <br />\"Apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, tentunya secara politik ini tidak mudah. Saya yakin sekali, pasti Presiden tanda tangan itu tidak mudah,\" ucap Ganjar kepada Kompas.tv pada Kamis (14/5/2020). <br /> <br />Ia berpandangan, BPJS Kesehatan memang tengah membutuhkan suntikan dana untuk bisa terus melayani kebutuhan pasien sekaligus untuk menyehatkan BPJS Kesehatan sebagai perusahaan negara. <br /> <br />Ia pun dengan tegas memberikan masukan untuk BPJS Kesehatan untuk bekerja lebih profesional dan harus mencari inovasi dalam bisnis. <br /> <br />\"Kita harus memaksa BPJS harus lebih profesional. BPJS harus mengubah diri dan harus dikelola secara profesional, dan mesti ada terobosan-terobosan tidak bisa hanya business as usual,\" ungkap Ganjar. <br /> <br />Kebijakan kenaikan iuran baru ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. <br /> <br />Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) lalu. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020. <br /> <br />
