JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu memenuhi panggilan polisi atas laporan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. <br /> <br />Laporan diduga terkait pencemaran nama baik Menko Luhut Binsar Pandjaitan. <br /> <br />Setelah tidak hadir dalam panggilan awal pekan ini, Said Didu datang ke Bareskrim Polri. <br /> <br />Ia menyatakan tak bermaksud menghindari pemeriksaan polisi. <br /> <br />Said Didu sebelumnya meminta diperiksa di rumah karena adanya PSBB. <br /> <br />Ia mengaku tidak paham apa yang dilaporkan dalam panggilan polisi hari ini. <br /> <br />Laporan kepada Said Didu dilayangkan pada awal April lalu. <br /> <br />Asal mula tuntutan ini terjadi dari kanal YouTube Muhammad Said Didu yang diwawancarai Hersubeno Arief beberapa waktu lalu. <br /> <br />Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah Covid-19. <br /> <br />Saat itu Said Didu berdiskusi dengan Hersubeno Arif, namun ada pernyataannya yang menyebut Luhut hanya pikirkan uang, uang dan uang. <br /> <br />Hal inilah yang menimbulkan kegeraman Luhut sehingga mengambil langkah untuk menuntut Said Didu ke ranah hukum. <br /> <br />Namun Kuasa hukum Said, Letkol CPM (Purn) Helvis, mengatakan bahwa ini merupakan bentuk analisis kebijakan. <br /> <br />Bahwa ini adalah analisis kebijakan berdasarkan penalaran-penalaran logis. Kebenaran logis bukan kebenaran empiris. Mau dipake silahkan, mau tidak silahkan, kata Helvis. <br /> <br />
