JAKARTA, KOMPASTV - Menjadi polemik di masyarakat terkait rencana pemerintah menaikan iuran BPJS Juli mendatang. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. <br /> <br />Saat melakukan monitoring bantuan presiden ke keluarga penerima manfaat di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. <br /> <br />Masih ada waktu untuk mengevaluasi kembali terkait rencana kenaikan iuran tersebut. <br /> <br />Sabar masih ada waktu untuk evaluasi kembali Ujar Menko PMK Muhadjir Effendy kepada wartawan. <br /> <br />Meskipun keputusan yang diambil pemerintah ini sangat sulit ditengah pandemi covid-19, Muhadjir menambahkan jika iuran BPJS kesehatan ini bersumber dari para peserta. <br /> <br />Sedangkan pemerintah hanya memberikan bantuan subsidi sedikit. <br /> <br />pilihannya memang sulit ya, ingat ya BPJS itu dananya dari iuran peserta bukan dari pemerintah, pemerintah itu memberi subsidi atau memberi bantuantambahnya. <br /> <br />Jika iuran yang ada sudah tidak memenuhi dasar pelayanan minimum kesehatan maka terpaksa iuran harus dinaikan. <br /> <br />Sementara itu terkait ada selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang sempat naik turun. <br /> <br />Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini selisih iuran tersebut akan dimasukan kedalam iuran bulan berikutnya. <br /> <br />
