KOMPAS.TV - KPK mengungkapkan masih banyak permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos penanganan virus corona di sejumlah daerah. <br /> <br />KPK menyebut hal itu disebabkan karena sejumlah daerah belum memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). <br /> <br />Menurut data dari KPK, hingga kini baru 286 dari 514 pemerintah daerah yang memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial. <br /> <br />KPK telah menerbitkan surat edaran DTKS yang harusnya menjadi rujukan dalam penyaluran bantuan sosial. <br /> <br />KPK mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak mengabaikan kriteria penerima bansos. <br /> <br />Sementara itu Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan bahwa pemerintah akan mengevaluasi data penerimaan bantuan sosial tunai sesuai dengan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah. <br /> <br />Mensos yang hari ini memantau penyaluran bantuan sosial tunai di kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta agar pemda lebih aktif lagi melakukan pendataan supaya bansos lebih tepat sasaran. <br /> <br />Bupati Lumajang, Jawa Timur, meminta pemerintah pusat segera merevisi data penerima bantuan sosial. <br /> <br />Menurut Thoriqul Haq, banyak masyarakatnya yang terdampak corona tetapi tidak terdaftar penerima bansos. <br /> <br />Saat meninjau pembagian bantuan tunai langsung di sejumlah desa di kecamatan Tempursari, Bupati Lumajang menemukan bansos dari pemerintah yang tidak tepat sasaran. <br /> <br />Ada yang ditemukan menerima dobel bantuan yakni BLT dana desa dan bantuan program PKH. <br /> <br />Bupati Lumajang Thoriqul Haq di hadapan media menyampaikan pesan kepada Menteri Sosial agar pihaknya dapat kewenangan untuk merevisi penerima bantuan sosial. <br /> <br />
