KOMPAS.TV - Menolak rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok ke Konawe - Sulawesi Tenggara, warga tiga desa diKecamatan Morosi, memblokade jalan, menuju pabrik pemurnian nikel PT Virtu Dragon Nickel Industri. <br /> <br />Aksi blokade jalan dilakukan warga sekitar pabrik, sebagai bentuk protes rencana datangnya TKA asal Tiongkok. <br /> <br />Warga menilai, perusahaan tidak adil kepada tenaga kerja lokal, jika tetap mendatangkan tenaga kerja asing. <br /> <br />Warga juga menuntut janji perusahaan yang akan mengutamakan tenaga kerja dari warga lokal. <br /> <br />DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, secara tegas menolak kedatangan tenaga kerja asing di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, selama pandemi Corona masih berlangsung. <br /> <br />DPRD Sulawesi Tenggara juga menginginkan penjelasan Gubernur Sulawesi Tenggara, tentang jumlah kebutuhan tenaga kerja asing, dan kualifikasi mereka. <br /> <br />Sikap DPRD Sulawesi Tenggara senada dengan Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar. <br /> <br />Muhaimin menilai lalu lintas manusia yang berisiko menyebarkan virus Corona, harus dihentikan dulu saat ini. <br /> <br />Jika masuknya tenaga kerja asing, disebut-sebut dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal, Muhaimin meminta pemerintah daerah untuk bisa membuktikan dan menjelaskan ke warga agar tak terjadi kesalahpahaman. <br /> <br />Ini adalah video kedatangan 49 tenaga kerja asing asal Tiongkok, yang tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara, akhir Maret lalu. <br /> <br />Pertanyaan soal status kerja mereka, kondisi kesehatan mereka, mengkhawatirkan warga. <br /> <br />Alasan inilah yang membuat Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, saat itu, menolak 500 TKA yang akan tiba ke Indonesia, April lalu. <br /> <br />Dua bulan berlalu, ekonomi perlahan dibuka di tengah pandemi, sikap Gubernur Ali Mazi pun berubah. <br /> <br />Ia kini mengizinkan 500 tenaga asing asal Tiongkok, yang dulu ia tolak, untuk bekerja di kawasan industri Smelter, Kabupaten Konawe. <br /> <br />Bisa menyerap tenaga kerja lokal, dan aman karena sudah lolos protokol kesehatan, jadi alasan utama Gubernur Ali Mazi berubah sikap. <br /> <br />
