JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi VII DPR, Rabu (17/6/2020) siang mencecar PT PLN Persero, yang dianggap tidak melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat perihal bengkaknya tagihan listrik jutaan pelanggan. <br /> <br />Komisi VII DPR meminta penjelasan secara terperinci terkait kenaikan tagihan listrik kepada PLN dalam rapat dengar pendapat, Rabu (17/6/2020) siang. <br /> <br />Sejumlah anggota dewan, mempertanyakan sikap PLN yang mengambil kebijakan, yang seakan-akan tidak disosialisasikan ke masyarakat terlebih dahulu. <br /> <br />Direktur Utama PT PLN, Zulkifli Zaini mengatakan, lonjakan tagihan listrik yang dialami masyarakat tidak disebabkan oleh kenaikan atau subsidi silang tarif listrik. <br /> <br />Menurutnya, kenaikan tagihan listrik yang cukup signifikan, karena pola konsumsi listrik masyarakat selama PSBB, cukup tinggi. <br /> <br />PLN pun sudah menyiapkan upaya perlindungan bagi pelanggan atas lonjakan tagihan. <br /> <br />Salah satunya dengan membuat skema angsuran yang diberikan bagi pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan di atas 20 persen. <br /> <br />
