JAKARTA, KOMPAS.TV - KPK dalam kajiannya menilai program Kartu Prakerja yang pendaftarannya telah dibuka sejak 11 April lalu memiliki sejumlah masalah. <br /> <br />Salah satunya menurut KPK bahwa metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif dan merugikan negara. <br /> <br />"Metode pelaksanaan program secara daring berpotensi fiktif dan tidak efektif dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihannya hanya satu arah," kata Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK. <br /> <br />KPK dalam bagian lain kajiannya juga menilai kerja sama dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum disorot KPK. <br /> <br />Program Kartu Prakerja juga pernah menuai kontroversi saat publik menyoroti penunjukan Ruangguru jadi satu dari 8 mitra penyelenggara pelatihan online kartu Prakerja. <br /> <br />Ruangguru merupakan perusahaan startup milik Belva Devara yang saat itu merupakan salah satu Staf Khusus Presiden Jokowi. <br /> <br />KPK kemarin telah menyarankan agar pemerintah menunda pelaksanaan pendaftatan kartu Prakerja gelombang ke-4 sambil melakukan perbaikan pengelolaannya. <br /> <br />
