KOMPAS.TV - Unjuk rasa menolak kedatangaan 500 tenaga kerja asal Tiongkok di depan kantor Bupati Konawe berlangsung ricuh. <br /> <br />Mahasiswa meminta waktu untuk berdiskusi dengan Bupati Konawe terkait izin masuk 500 TKA asal Tiongkok namun ditolak. <br /> <br />Aksi saling dorong mahasiswa dengan anggota Polisi dan Satpol PP terjadi di depan kantor Bupati Konawe. <br /> <br />Kericuhan berawal, saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Bupati Konawe untuk berdiskusi namun dihalangi polisi. <br /> <br />Polisi akhirnya mengizinkan mahasiswa untuk masuk ke dalam kantor bupati. <br /> <br />Namun kericuhan kembali terjadi di dalam kantor bupati, karena mahasiswa memaksa masuk ke dalam ruang kerja bupati, namun tidak diizinkan karena Bupati Konawe tidak berada di tempat. <br /> <br />Mahasiswa meminta Bupati Konawe menolak 500 TKA asal Tiongkok yang masuk ke Konawe di tengah pandemi virus Corona. <br /> <br />Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe tetap mendukung, masuknya 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok, untuk dipekerjakan di pabrik pemurnian nikel di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. <br /> <br />Menurut Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara, masuknya tenaga kerja asing bagian dari investasi yang harus dipertahankan dan didukung. <br /> <br />Terkait pandemi Covid-19 yang masih terjadi, pemerintah daerah telah menyiapkan tim medis khusus, untuk memeriksa kondisi kesehatan para TKA bebas dari covid-19, sebelum para TKA mulai bekerja. <br /> <br />Sementara terkait izin masuknya 500 TKA asal Tiongkok ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Wakil ketua Komisi IX DPR Fraksi Partai Golkar, Melkiades Laka Lena tidak mempermasalahkannya. <br /> <br />Menurutnya, ini adalah salah satu kebijakan pelonggaran psbb karena saat ini tatanan normal baru, atau new normal sudah mulai dilakukan sejumlah daerah. <br /> <br />Namun, Komisi IX DPR tetap mengingatkan agar pelaksanaan protokol kesehatan tetap dilakukan. <br /> <br />
