KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK temukan ada potensi konflik rawan kepentingan dan rawan dikorupsi dalam program Kartu Prakerja. <br /> <br />Di tengah pandemi corona atau Covid-19, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja sebagai solusi bagi warga terdampak corona, yang telah dibuka sejak 11 April 2020 lalu. <br /> <br />Sejumlah pelatihan secara online digelar, yang berbayar dengan kerja sama sejumlah platform digital. <br /> <br />Namun nyatanya, dalam pelaksanaan program yang digadang-gadang bisa menekan angka pengangguran ini, KPK menemukan sejumlah masalah. <br /> <br />Program Kartu Prakerja ini menggunakan uang rakyat mencapai Rp 20 triliun. <br /> <br />Maka, sudah semestinya pengawasan dilakukan agar tidak menjadi celah terjadinya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. <br /> <br />Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. <br /> <br />
