Ratusan sopir dan kernet truk barang lintas pulau, mendatangi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan ( KSOP ) Pangkalbalam Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. <br /> <br />Mereka menolak rapid tes mandiri, yang selama ini ditanggung oleh pemerintah secara gratis. <br /> <br />Sementara, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdalih, sudah kehabisan alat rapid test dan tidak mampu lagi menanggung biaya rapid test awak truk, yang mencapai 630 juta rupiah per bulan. <br /> <br />Kebijakan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung untuk menghapus rapid test gratis bagi sopir dan kernet truk barang yang hendak berlayar, mendapat reaksi keras. <br /> <br />Seratus orang lebih awak angkutan barang lintas daerah ini, mendatangi KSOP Pangkalbalam, guna mendesak pemerintah membatalkan pencabutan rapid test gratis tersebut. <br /> <br />Tingginya biaya rapid test yang mencapai 350 hingga 400 ribu rupiah, membuat para awak truk ini merasa keberatan jika harus rapid test mandiri sebelum berlayar. <br /> <br />Setelah sempat bernegosiasi a lot, akhirnya disepakati perpanjangan masa berlaku rapid test khusus bagi awak truk angkutan barang lintas daerah yang hendak berlayar. Bukan lagi 3 hari, melainkan 1 bulan, dengan tetap melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas atau klinik kesehatan. <br /> <br />Saat ini, pemerintah bekerjasama dengan kimia farma, untuk menyediakan rapid test murah khusus awak truk, seharga 280 ribu rupiah di setiap pelabuhan penyeberangan. <br /> <br />
