JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah akan melanjutkan program kartu prakerja namun dengan beberapa perbaikan terutama di tata kelola program. <br /> <br />Beberapa poin yang akan diperbaiki adalah perluasan sasaran peserta, tertuama bagi para wirausaha. <br /> <br />Kedua pendaftaran akan melibatkan kementerian lembaga lain dan bisa dilakukan bukan hanya lewat daring. <br /> <br />Sehingga mereka yang punya keterbatasan infrastruktur jaringan internet bisa terbantu. <br /> <br />Pelaksanaan program ini hanya selama amsa pandemi Covid-19. <br /> <br />Terakhir, revisi aturan juga akan menyertakan sanksi berupa tuntutan pidana bagi pihak yang memalsukan identitas dan data diri agar bisa ikut program ini. <br /> <br />Sementara itu, KPK dalam kajiannya menilai program Kartu Prakerja yang pendaftarannya telah dibuka sejak 11 April lalu memiliki sejumlah masalah. <br /> <br />Salah satunya menurut KPK bahwa metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif dan merugikan negara. <br /> <br />"Metode pelaksanaan program secara daring berpotensi fiktif dan tidak efektif dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihannya hanya satu arah," kata Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK. <br /> <br />KPK dalam bagian lain kajiannya juga menilai kerja sama dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum disorot KPK. <br /> <br />Program Kartu Prakerja juga pernah menuai kontroversi saat publik menyoroti penunjukan Ruangguru jadi satu dari 8 mitra penyelenggara pelatihan online kartu Prakerja. <br /> <br />
