KOMPAS.TV - Insiden pembakaran Bendera PDIP disaat aksi unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila kemarin (24/6/2020) berbuntut panjang. <br /> <br />Hari ini sejumlah kader dan simpatisan PDIP menggelar aksi protes insiden pembakaran bendera itu. Massa PDIP melakukan long march dan berakhir di Kantor Polres Jakarta Timur. <br /> <br />Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang ikut dalam unjuk rasa kemarin juga angkat suara. <br /> <br />Juru Bicara PA 212 Haikal Hassan mengaku tidak mengetahui perihal pembakaran bendera PDIP. <br /> <br />Terkait kontroversi RUU yang diinisiasi DPR ini telah diprotes sejumlah elemen masyarakat. <br /> <br />Draft RUU HIP dinilai memuat sejumlah pasal kontroversial. Diantaranya seperti yang tercantum dalam Bab II pasal 7 ayat 1, 2 dan 3. <br /> <br />Pada ayat 1 dijelaskan tentang ciri pokok pancasila yakni keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. <br /> <br />Sedangkan di ayat 2 dijelaskan soal ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. <br /> <br />Dan di ayat 3 dijelaskan trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila yaitu gotong-royong. <br /> <br />Sejak diusulkan pada 22 April lalu, RUU HIP merupakan Prolegnas RUU Prioritas DPR di 2020. <br /> <br />Usulan DPR ini dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila, sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. <br /> <br />Juru Bicara PA 212, Haikal Hasan mempertanyakan mengapa Negara ini seolah-olah ditentukan oleh satu partai. <br /> <br />Haikal menilai PDIP selalu saja mengulik dan terus mengotak-atik kebijakan oleh karena itu kami minta untuk dihentikan <br /> <br />Ketua PBNU Bidang Hukum, Robikhin Emhas menyebutkan pembahasan RUU HIP ini bisa berpotensi konflik ideologi. <br /> <br /> <br />
