KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo, baru saja kembali dari kunjungan kerjanya dari Jawa Tengah. <br /> <br />Kedatangan presiden ke Jawa Tengah pun diwarnai kerumunan warga yang berebut bahan pokok yang dibagikannya saat beranjak pulang. <br /> <br />Keluhan warga soal banjir rob tahunan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini tak sempat didengar presiden. <br /> <br />Padahal sudah lebih dari dua jam mereka menunggu di tengah panas terik, berharap bisa menyapa presiden yang datang meninjau pabrik mebel terbesar Jawa Tengah di Sayung, Kabupaten Demak ini. <br /> <br />Sayangnya saat menunggu, warga mengabaikan protokol pencegahan Covid-19, dan tidak menjaga jarak. <br /> <br />Kerumunan warga juga sempat mewarnai kepulangan rombongan presiden yang membagikan paket bahan pokok saat keluar pabrik hingga warga berebut di tengah jalan, dan mengganggu lalu lintas pantura. <br /> <br />Kunjungan presiden ke Kabupaten Demak adalah penutup dari rangkaian kunjungan kerja presiden ke Jawa Tengah, 30 Juni 2020. <br /> <br />Sebelumnya presiden meninjau posko penanganan dan penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. <br /> <br />Di hadapan para kepala daerah Jawa Tengah yang hadir secara virtual, presiden meminta agar strategi intervensi lingkup lokal dengan karantina atau isolasi tingkat RT dan RW dikedepankan karena dianggap lebih efektif. <br /> <br />Kepala daerah juga diminta mempertimbangkan data sains dan saran dari pakar dalam mengambil kebijakan penerapan tatanan normal baru agar ekonomi bisa tetap berjalan tetapi wabah bisa dikendalikan. <br /> <br />Dari Kantor Gubernur, presiden melanjutkan perjalanan ke Batang untuk meresmikan kawasan industri terpadu sebesar 4.000 hektar dan meninjau proyek padat karya. <br /> <br />Sebelum memasuki lokasi acara, semua tamu yang yang datang termasuk wartawan harus menjalani tes cepat Covid-19, dan pemeriksaan suhu tubuh. <br /> <br />Presiden berharap pengembangan kawasan industri terpadu di Batang ini bisa menyerap banyak tenaga kerja dan meminta rumitnya birokrasi yang menghambat investasi asing harus segera diakhiri. <br /> <br />
