JAKARTA, KOMPAS.TV - Beredar rekaman suara diduga anggota Komisi VII DPR, minta dilibatkan dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. <br /> <br />Pendistribusian dana CSR itu agar ada pelibatan DPR dalam distribusi bantuan ke masyarakat. <br /> <br />Rapat Komisi VII DPR bersama holding pertambangan menjadi sorotan. <br /> <br />Sejak dua hari terakhir, beredar rekaman suara rapat itu, yang menyebut ada permintaan DPR untuk dilibatkan saat perusahaan menyalurkan dana CSR. <br /> <br />Wakil ketua Komisi VII DPR, ramson siagian menjelaskan, pelibatan dalam penyerahan CSR ke masyarakat, sekaligus untuk menjalankan fungsi pengawasan dewan. <br /> <br />Komisi VII mengaku tidak ada maksud tertentu dengan minta dilibatkan dalam penyaluran CSR. <br /> <br />Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian, saat dikonfirmasi KOMPASTV menjelaskan hal itu hanya usulan. <br /> <br />"Ohh itu hanya usulan, kalau BUMN itu menyerahkan CSR di daerah-daerah, dan di daerah itu ada anggota Komisi VII (daerah pemilihannya) agar diikut-sertakan saat serah terima, selain fungsi pengawasan sekaligus kepedulian ke rakyat di dapil tersebut, artinya bersama-sama serah terima ke rakyat, itu aja," tulis Ramson Siagian melalui pesan whatsapp. <br /> <br />Secara etika penyaluran CSR haruslah transparan dan tidak disalahgunakan penyalurannya untuk kepentingan politik. <br /> <br />
